Pemda Koltim Menggelar Sidak Pasar Dan Disejumlah Titik Distributor

Kolaka Timur, Obor-Sultra.com – Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), menggelar inspeksi mendadak (sidak) disejumlah titik pasar sentral di Kolaka Timur serta disejumlah titik distributor penyaluran penjualan kepada masyarakat umum pada, Rabu (11/6/2025).

Kegiatan tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati Kolaka Timur (Koltim ) H Yosep Sahaka S Pd M Pd, didampingi Plh Sekda Koltim La Fala SE beserta OPD terkait
serta unsur TNI dan Polri yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kolaka Timur.

Sidak ini merupakan tindak lanjut dari laporan terbaru mengenai tingginya angka inflasi di Kabupaten Kolaka Timur yang kini masuk dalam 10 besar kabupaten/kota dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam rangka menjaga stabilitas dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok penting, serta menyikapi kenaikan IPH Koltim.

Hal ini dalam menyikapi kenaikan inflasi perkotaan harian (IPH) Koltim tertinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk pada minggu ke satu (M-I) bulan Juni mencapai sebesar 2,29 % dengan komoditas andil inflasi adalah daging ayam ras mencapai 0.9836, dan beras 0,6145 serta cabai merah mencapai 0,426.

serta unsur TNI dan Polri yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kolaka Timur.

Wabup Koltim, Yosep Sahaka mengatakan, bahwa tiga komoditas utama yang menjadi pemicu inflasi di daerah ini adalah beras, cabai, dan daging ayam. Ketiganya mengalami fluktuasi harga cukup signifikan yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Kata Yosep, penyebab utama kelangkaan beras di Koltim berasal dari perilaku sejumlah penggilingan beras yang membatasi distribusi ke masyarakat lokal dan lebih memilih menyalurkan produknya ke luar daerah. Padahal, secara produksi, Koltim diketahui mengalami surplus beras.

“Setelah kami turun langsung ke lapangan, ternyata penyebab utama keterbatasan stok adalah penggilingan yang tidak memprioritaskan kebutuhan lokal”, ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemda Koltim segera mengambil langkah tegas dan telah memerintahkan Dinas terkait untuk segera mengeluarkan cadangan beras pemda yang tersimpan di gudang Bulog.

Namun hal ini, masih dalam tahap pengkajian karena Pemerintah Pusat juga akan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), untuk membantu masyarakat yang terdampak inflasi dan kemiskinan ekstrem, khususnya di daerah rawan pangan. penyaluran beras ini akan dilakukan melalui mekanisme pasar murah guna menstabilkan harga di tingkat konsumen.

“Surat perintah sudah saya tandatangani, rencananya distribusi dimulai pada hari Senin melalui pasar murah untuk menekan harga”, harapnya.

Selain itu, harga gabah di tingkat petani juga turut menjadi perhatian serius. Pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah sebesar Rp. 6.500/kg, namun yang di lapangan, harga gabah kini mencapai Rp. 7.100/kg. Kenaikan ini secara langsung memicu naiknya harga beras di pasaran.

“Dari penggilingan, kami dapat informasi bahwa harga gabah yang mereka terima cukup tinggi, sehingga harga beras pun melonjak,” jelas Wabup.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Koltim, Dr Idarwati MM, menambahkan, bahwa harga beras sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jenis penggilingan.

“Untuk beras kualitas bagus bisa mencapai Rp.730.000 per karung, sementara beras dari penggilingan kecil berkisar di Rp.710.000. Dengan kenaikan ini tidak bisa dihindari karena harga bahan baku memang naik”, ungkapnya.

Namun demikian, untuk bahan pokok lain seperti gula, minyak goreng dan telur masih relatif stabil. Menurut Idarwati bahwa pihaknya terus memantau ketersediaan bahan pokok dan bekerja sama dengan Bulog agar beras pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bisa segera disalurkan. Gerakan Pangan Murah menjadi solusi konkret yang akan terus didorong oleh Pemda.

Selain itu, langkah-langkah pemanfaatan pekarangan untuk menanam cabai mulai digalakkan. Dan masyarakat harus diberdayakan untuk menanam sendiri komoditas strategis seperti cabai.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada pasokan dari luar daerah seperti Enrekang. Potensi lahan di Koltim sangat besar dan subur, tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya”, harapnya.

Hal tersebut, juga didukung dari pihak BPMD Koltim agar mewajibkan setiap Kelurahan dan desa mengalokasikan anggarannya, untuk budidaya cabai dalam program pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

“Dan apabila seluruh desa tanam cabai, saya yakin dalam waktu tiga bulan kedepan kita bisa mandiri dalam kebutuhan cabai”, Imbuhnya.

Sidak yang dilakukan dinas terkait bersama Wabup juga menyasar pasar-pasar besar seperti di Mowewe, Tirawuta dan Ladongi, yang merupakan pusat pengumpulan data harga oleh BPS. Dari sidak ini diketahui sebagian besar cabai yang beredar berasal dari luar daerah. Maka, rencana kerja sama antar daerah penghasil cabai akan segera dijalin, selain pemberdayaan lokal.

Sejumlah unsur OPD bersama Wabup meminta agar seluruh distributor untuk berperan aktif dalam menjamin ketersediaan bahan pokok di setiap pasar. Juga di himbau agar tidak ada aksi penimbunan, dan sejauh ini tidak ditemukan indikasi tersebut di Koltim.
“Distribusi barang harus dilakukan secara merata tidak boleh ada yang menahan stok. Itu akan memperburuk inflasi”, harapnya.

Idarwati menambahkan, pangan tidak bisa dibatasi karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Bahwa beras pemerintah yang disimpan di gudang daerah harus dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat lokal sebelum dikirim ke daerah lain.

“Penggilingan juga kami minta agar memprioritaskan pedagang lokal, bukan hanya langganan luar daerah”, tuturnya.

Oleh sebab itu, penguatan ekonomi rakyat melalui akses bahan pokok murah dan dukungan produksi pangan lokal menjadi strategi utama. Pemantauan harga dan distribusi bahan pokok akan terus dilakukan oleh Dinas terkait. Dan Pemda berkomitmen menjaga harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, pintahnya.

Hal tersebut, diungkapkan Kepala gudang Bulog Koltim, Jasman mengatakan, kalau untuk beras kan kalau inflasi itu karena belum ada kegiatan penjualan, artinya kami juga di gudang  tidak bisa menyalurkan kalau belum ada perintah dari atasan kami.

“Kalau sudah ada perintah otomatis penjualan atau bantuan pangan sudah ada otomatis mempengaruhi harga berasnya”, ungkapnya.

Kalau penjualan untuk sementara ini belum ada, kalau untuk dari pengilingan itu sendiri jelas ada, kalau untuk gudang ini tidak ada. Kalau terkait penyaluran kami belum dipastikan kecuali menunggu dari pusat langsung dalam hal ini di Kantor Cabang Kolaka, jelasnya.

Kalau untuk Pemda Kotim paling cadangan beras Pemerintah Daerah yang memberikan lagi mengurus untuk disalurkan. Kalau terkait kerja sama Pemda dengan Bulog otomatis di Kantor Cabang di Kolaka, tuturnya. (Tim).